Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal. Foto: Dok/nvl

Menyusul tak berkibarnya bendera Merah Putih saat penyerahan Piala Thomas di Denmark, Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal meminta Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dievaluasi kinerjanya. Ini akibat LADI tak mampu penuhi ketentuan dalam test doping plan yang diminta World Anti-Doping Agency (WADA). Merah Putih yang tak berkibar tersebut ternyata merupakan hukuman dari WADA.

“Seharusnya LADI responsif menanggapi surat WADA yang meminta klarifikasi. Sampaikan bahwa pemenuhan ketentuan 700 sampel baru bisa dipenuhi pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Oktober 2021. Sehingga, WADA mungkin akan memberikan dispensasi,” kata Mustafa dalam rilisnya, Rabu (20/10/2021).

DPR, sambung Mustafa, akan mengevaluasi kinerja tidak profesional LADI, agar kejadian yang mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia tidak terulang kembali. Ini bukti LADI perlu segera dibenahi. Menteri Pemuda dan Olahraga juga didesak memberi penilaian kinerja LADI. Hasil penilaiannya kelak jadi bahan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) yang sedang dibahas Komisi X DPR.

"RUU ini membahas penugasan, pengawasan, kewenangan, dan tata kerja organisasi lembaga antidoping. Evaluasi dari Menpora bisa menjadi masukan untuk pendalaman regulasi yang mengatur LADI,” jelas Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini. Sebelumnya, dalam surat resmi WADA kepada Indonesia 15 September 2021 lalu, telah diminta segera memberi bantahan atau klarifikasi. Tenggat waktu yang diberikan adalah 21 hari sejak surat pertama dilayangkan.

Namun hingga batas waktu yang ditentukan kedaluwarsa, Indonesia tidak memberi balasan. WADA pun melayangkan surat ancaman sanksi. Menpora dan LADI menyebut, pergantian pengurus LADI dan terhentinya kompetisi akibat pandemi menjadi penghambat terpenuhinya target sampel doping. Sedangkan PON XX Papua yang menjadi salah satu bagian dari sampel tes doping baru bergulir awal Oktober 2021. (mh/sf)